<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kondisi Darurat Dihubungkan Dengan Pengambil Keputusan]]>
<![CDATA[Penegakkan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Data Pada Aktivitas Telemedicine Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum]]>
<![CDATA[Efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini dikaitkan dengan pasal 25 huruf B dan huruf E Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal]]>
<![CDATA[Penerapan sanksi pidana terhadap penjaja seks komersial dihubungkan dengan pasal 55 Jo pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Asesmen Di Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri dan Kendala Dalam Pelaksanaan]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pembaharuan Sistem Pemindanaan Di Indonesia]]>
<![CDATA[Penegakan hukum atas pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang]]>
<![CDATA["Penegakan hukum kasus suap oleh warga binaan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) kepada Kepala lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan"]]>
<![CDATA[Penanggulangan preman oleh Polri dikaitkan dengan keamanan dan ketentraman masyarakat berdasarkan UU nomor.2 tahun 2002 tentang Polri]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Berupa Ancaman Dan Penggunaan Bahan Peledak]]>