Image of Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara massal anggota legislatif daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001  tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi dihubungkan dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Text

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara massal anggota legislatif daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif daerah perlu dikaji lebih lanjut, didasarkan pada maraknya kasus korupsi yang menjera anggota legislatif di beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan secara massal atau bersama-sama. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama dan menjadi prioritas utama instrument penegak hukum di daerah. Peran penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan KPK khususnya sangat dibutuhkan demi terselenggaranya pemerintah daerah yang bersih dari praktik korupsi, Berdasarkan hal tersebut timbul identifikasi masalah yaitu: Bagaimana efektivitas penegak hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massal oleh anggota legislatif daerah ? dan Apakah hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini berupa metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif.
Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa efektifas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota legislative daerah belum cukup efektif dikarenakan sumber utama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislative daerah tidak dapat dilepaskan dari terlibatnya pejabat eksekutif di daerah, kemudian penanganan Kasus Korupsi Daerah oleh elemen hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan mengalami berbagai kendala dan hambatan khususnya yang menjadi sorotan saat ini adalah terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuai pro dan kontra.


Ketersediaan

MIH261340 RIN eMy LibraryTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
340 RIN e
Penerbit Pascasarjana UNLA : Bandung.,
Deskripsi Fisik
xiv, 102hlm.: lamp.; 30cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
340
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this