Tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin menambah buruknya penegakan hukum di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi sub sistem terakhir dalam penegakan hukum dalam sistem Peradilan pidana Terpadu (Criminal justice system). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjadi paying hukum bagi pegawai Lembaga. Penegakan hukum kasus suap yang dilakukan oleh Warga Binaan Tindak Pidana korupsi di Lapas Sukamiskin diharapkan menjadi awal dari kemajuan penegakan hukum di Indonesia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seolah belum memberikan efek jera bagi Warga Binaan yang sedang menjalani proses hukuman, hal ini masih terjadi dengan masih dilakukannya operasi tangkap tangan oleh KPK di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung terhadap Warga Binaan yang melakukan tindak pidana penyuapan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kualitatif.
Masih kurang maksimalnya pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung serta pembinaan yang belum efektif terhadap warga binaan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) menyebabkan terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan oleh warga binaan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya ketentuan tentang pemberian sanksi hukuman yang berat kepada Warga Binaan yang melakukan tindak pidana penyuapan selama menjalani proses hukuman, sehingga akan memberikan efek jera bagi warga binaan lainnya.