Pada tesis ini membahas mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan/pengoplosan gas bersubsidi ke non bersubsidi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau konsumen khususnya keluarga miskin yang dirugikan dalam kasus pengoplosan isi tabung LPG yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedudukan keluarga miskin dan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen pengguna gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi dapat menuntut perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan akibat pengoplosan LPG dan diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada pelaku usaha atas perbuatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang mengambil hak konsumen dengan mengoplos gas bersubsidi dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1300/Pid.Sus/2018/8/PN.Bdg.
Penelitian analisis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan normatif empiris dan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus (approach kasus), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. Dan mengacu kepada perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Hasil penelitian ini membahas mengenai factor terjadinya pengoplosan gas bersubsidi ke non bersubsidi diantaranya adalah adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pengoplosan, lemahnya pengawasan pendistribusian gas, dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih memicu banyaknya pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi, begitupun dalam menjerat para pelaku penyalahgunaan gas para penyidik seringkali menggunakan Undang-undang lain di luar Undang-undang no. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS.