Penerapan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterakan pada dakwaan kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan yang diakui secara hukum Negara adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi yaitu perkawinan yang dilakukan secara tata cara agama yang melakukan perkawinan dan dicatatkan pada PPN. Bukti pencatatat perkawinan adalah akta perkawinan yang diserahkan PPN kepada yang melaksanakan perkawinan. Faktanya, terdapat putusan Pengadilan dalam dakwaan Pasal 279 KUHP pada kasus perkawinan poligami secara siri diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Tesis ini membahas mengenai Perkawinan Poligami Secara Kawinj Siri Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 279 Kitab Undang=Undang Hukum Pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus poligami yang dilakukan secara kawin siri di Indonesia ; dan 2) Bagaimana tuntutan pidana pada kawin siri.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Perkawinan sebagai lex generalist perkawinan di Indonesia tidak mengakui keberadaan kawin siri sebagai suatu perkawinan yang menyebabkan tuntutan Pasal 279 KUHP pada kasus perkawinan poligami yang dilakukan secara kawin siri tidak dapat dilakukan. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan suatu perkawinan diakui Negara apabila dilakukan pencatatan dihadapan PPN dan memperoleh akta perkawinan.