Aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah sampai dengan saat ini diatur dalam bentuk peraturan presiden. Materi muatan dalam peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa lebih bersifat administrative dan memunculkan berbagai peluang terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tesis ini disusun untuk mengetahui sejauh mana efektivitas aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada dalam mencegah terjadinya kecurangan dan apakah Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Negara dapat berperan secara efektif dalam pencegahan tindak kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa apabila disahkan.
Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.
Ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada saat ini belum efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Negera perlu untuk segera disahkan agar dapat berperan secara efektif dalam pencegahan tindak kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Penguatan landasan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bentuk Undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas ancaman sanksi pidana sangat diperlukan. Keberadaan ancaman pidana mempunyai akibat psikologis yang dapat menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, meskipun dalam penegakannya asa ultimum remedium harus dilaksanakan.