Regulasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang-Undang jo perubahannya. Permasalahan hukum pemilukada lebih kompleks dibandingkan dengan persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya. Penegakan hukum meliputi berbagai aspek, diantaranya hukum tata Negara, hukum administrasi Negara hukum pidana dan hokum perdata. Mekanisme penaganan tindak pidana pemilukada memiliki limitasi waktu yang berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta melibatkan berbagai pihak, meliputi pengawasan pemilukada, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penanganan tindak pidana pemilukada serta efektivitas pengaturan sanksi pidana terhadap para pelaku berdasarkan ketentuan undang-undang pemilukada.
Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan sumber dari data sekunder, yaitu peraturan atau norma dalam sistem perundang-undangan. DEngan demikian penelitian ini menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan (statute approach). Metode pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk mencari konsep, teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Penyajian data bersifat analitis deskriptif kualitatif normatif, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara yuridis data yang tellah diperoleh. Keseluruhan data disajilkan secara kyalitatif dalam bentuk uraian yang sistematis.
Mekanisme penanganan tindak pidana pemilukada belum optimal untuk menjerat para pelaku tindak pidana. Dari sekian banyak laporan dugaan perkara tindak pidana yang masuk melalui Sentra Penegakan HUkum Terpadu, hanya sedikit yang mendapatkan proses hokum hingga sampai ke pengadilan. Tidak ada klasifikasi yang tegas mengenai katagori tindak pidana, pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran kode etik, menimbulkan perbedaan penafsiran diantara kalangan penegak hukum . Selain daripada itu, putusan-putusan pengadilan mayoritas menjatuhkan sanksi yang paling ringan, sehingga belum mewujudkan rasa keadilan di masyarakat serta belum efektif untuk menimbulkan efek jera. Akibatnya pelanggaran-pelanggaran tindak pidana serupa seringkali terulang kembali pada penyelenggaraan pemilikada berikut.