Pada kawasan hutan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat konflik sering terjadi, yang statusnya renta untuk kriminalisasi. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Permasalahan batas atau letak bidang tanah pada sengketa tanah masyarakat dengan kawasan hutan yang secara tidak langsung akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengutamakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tahapan penelitian menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan sudah memiliki hak-hak masyarakat di dalamnya, tenaga pengukuran dan pemetaan batas kawasan hutan yang kurang, banyak batas kawasan hutan tidak jelas karena rusak/hilang. Selanjutnya hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pengukuran tanah yang letaknya berbatasan dengan kawasan hutan, tidak tertibnya dalam pengarsipan peta=peta lama, kurangnya pemahaman dari masyarakat awam tentang pentingnya pelaksanaan dari azas contradictoire delimitatie dalam proses pensertipikatan tanah. Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang berbatasan dengan kawasan hutan lebih baik diselesaikan melalui proses mediasi antara para pihak. Penerapan sanksi pidana kehutanan untuk menyelesaikan konflik rentan akan kriminalisasi, sehingga tidak menjamin kepastian hukum.