Korupsi merupakan penyelewengan dan penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan de4ngan kekuasaan, aktifitas-aktifitas pemerintah atau usaha-usaha tertentu memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. Didalam penyalahgunaannya seringkali tidak lepas campur tangan pihak lain atau keikutsertaan pihak lain yang dilakukan secara terorganisir oleh pelakunya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara rinci mengenai pertanggung jawaban pidana penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi serta menggunakan pendekatan yuridis normatif, hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan rumusan norma atau kaidah yang ada hubungannya dengan pertanggungjawab pidana penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang HUkum Pidana (KUHP) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengumpulkan data melalui kepustakaan yang kemudian diteliti dan dianlisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.
Tujuan dilakukannya ppenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ajaran penyertaan (deelneming) sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai penyertaan atau delneming diatur tersendiri dalam undang-undang tindak pidana korupsi.