Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur segala ketentuan mengenai berlalu lintas, serta mengatur sanksi pidana yang lebih tegas. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak pelanggaran lalu lintas, dan gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan secara teratur dan tenteram, salah satunya adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tersebut tidak saja melibatkan orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak di bawah umur, yang perkaranya ada yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan dan telah dijatuhi sanksi pijana ppenjara melalui proses peradilan pidana anak, maka dalam tesis ini, masalah-masalah pokok yang akan dikaji, adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan sanksi pidananya yang dijatuhkan kepada terdakwa anak, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak? dan 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan jalan Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan memakai spesifikasi penelitian socio-legal dan deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif, yaitu mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka yang diperoleh melalui studi dokumen tanpa melakukan wawancara. SEtelah data tersebut diinventarisir, kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak tersebut kurang memadai, dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, karena masih mengedepankan tindakan refresif berupa penerapan sanksi pidana penjara, bukan sanksi tindakan dan 2. Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 belum didukung dengan adanya peraturan yang menyeluruh tenbtang sistem peradilan anak, karena sampai saat ini belum adanya polisi khusus anak dan jaksa khusus anak yang ada barulah hakim anak, siding anak, dan lembaga pemasyarakatan anak. Oleh karena itu sebagaian besar kasus pelanggaran hokum oleh anak yang ditangani polisi, diteruskan kedalam proses pidana selanjutnya, dan sebagian besar dari kasus yang diproses tersebut berakhir dengan putusan pemindanaan.