Tesis ini berjudul Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perspektif Viktimologi, dimana penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun disatu sisi lagi pelaku tersebut juga merupakan pelaku dari tindak pidana yang ia lakukan, Sehingga penjatuhan pidana kiranya kurang tepat diberikan kepada mereka, dan tindakan rehabilitasi merupakan salah satu jalan yang lebih baik. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah tentang kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dari perumusan kebijakan tersebut pertanyaan apakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang wajib.
Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tertier diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, bahan-bahan hukum mana kemudian akan dianalisis dengan metode deskriptif dan sistematis.
Berdasarkan analisis tersebut kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam perspektif Viktimologi telah diatur secara khusus pada bab IX undang-undang tersebut, kebijakan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi rehabillitasi terhadap korban penyalahguna narkotika disamping sanksi pidana. Selain itu terdapat juga surat edaran yaitu SEMA no.4 tahun 2010 yang merupakan acuan untuk hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika tersebut. Sanksi rehabilitasi merupakan ti9ndakan yang wajib diberikan apabila seorang pelaku tindak pidana narkotika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan dapat dibuktikan di persidangan. Pada akhirnya sebagai saran kedepannya diperlukan pemisahan pengaturan tentang penjatuhan sanksi rehabilitasi baik terhadap penyalahguna narkotika, korban penyallahgunaan narkotika serta pencandu narkotika agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penjatuhan sanksinya nanti serta diharapkan aparat penegak hukum harus dapat llebih baik dalam merumuskan status seorang pelaku tindak pidana narkotika agar ia dapat dijatuhi hukuman yang tepat sesuai dengan kesalahannya.