Perbuatan hokum pendaftaran atas tanah tentang pemindahan hak maupun pembebanan hak harus dituangkan dalam akta yang dibuat oleh dan dihadapam Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam kasus Sdt. Riki Permana Bin H.Supardja, Yaitu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 197/Pid.B/2006/PN.BB atas terdakwa IIs Sukmawati Binti Sukmana, menyatakan terdakwa Iis Sukmawati binti Sukmana telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana awalnya Sdr. Riki Permana bin H. Supardja sebagai pemegang hak SHM No. 1122/ Bojongsoang pada sekitar Tahun 1997 sampai dengan sekitar Tahun 1999, memiliki pinjaman/sebagai debitur pada BPR Paseh. Kemudian dengan meminjam uang dari Sdri.Iis Sukmawati, pinjaman pada BPR Paseh dilunasi namun tanpa sepengetahuan Sdr,Riki Permana bin H,Supardja, Sertipikat Hak Milik tersebut dibaliknama oleh Sdri. Iis Sukmawati berdasarkan Akta Jual Beli menjadi atas nama Iis Sukmawati. Meskipun dakwaannya Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama namun dengan telah beralihnya SHM No. 1122/Bojongsoang telah menimbulkan kerugian bagi Sdr.Riki Permana bin H.Supardja. Dengan demikian bagaimana perlindungan hokum terhadap pihak sebagai korban yang dirugikan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimana upaya pencegahan terhadap pemalsuan surat atau akta otentik dalam proses Pendaftaran Tanah.
Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Adapun spedifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan metode ini fimaksud akan dapat menggambarkan serta menganalisis terhadap permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan putusan-putusan pengadilan dengan menpergunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak-pihak tertentu untuk memperkuat data. Selanjutnya data-data diolah sesuai dengan urusan permasalahan dan akhirnya dianalisis dengan mempergunakan analisis yuridis kualitatif yaitu peraturan perundang-undangan yang dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan surat atau akta otentik.
Perlindungan Hukum bagi Korban Pemalsuan Surat atau Akta Otentik yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat ha katas tanah memang tidak secara khusus diatur dalam peraturan Pemerintah namun apabila penulis analisa secara seksama maka perlindungan hukum bagi korban Pemalsuan Surat atau Akta Otentik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo, Pasal 61 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menyatakan Penyelesaian Kasus Pertanahan di luar Pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administrasi. Dan Upaya pencegahan terhadap pemalsuan surat atau akta otentik dalam proses Pendaftaran Tanah dapat dilakukan oleh berbagai pihak yaitu oleh kantor Pertanahan, dengan cara memeriksa warkah-warkah permohonan penerbitan pertama kali / peralihan ha katas tanah secara teliti dan memperhatikan penguasaan fisiknya, pejabat Pembuat Akta Tanah agar menghadirkan para pihak pada saat pembuatan akta ha katas tanah, Pihak Camat sebagai Kepala Wilayah harus mengetahui lokasi tanah yang dimohon masyarakat.