<![CDATA[Fungsi PPNS keimigrasian sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dihubungkan dengan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang]]>