<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="859">
 <titleInfo>
  <title><![CDATA[Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan dikaitkan dengan penerapan ultimun remedium]]></title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart><![CDATA[Jumiati Mahmud L210110024]]></namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text"><![CDATA[Primary Author]]></roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes"><![CDATA[mixed material]]></typeOfResource>
 <genre authority="marcgt"><![CDATA[bibliography]]></genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text"><![CDATA[Bandung]]></placeTerm>
   <publisher><![CDATA[Pascasarjana UNLA]]></publisher>
   <dateIssued><![CDATA[2013]]></dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"><![CDATA[id]]></languageTerm>
  <languageTerm type="text"><![CDATA[Indonesia]]></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd"><![CDATA[Text]]></form>
  <extent><![CDATA[vi,  134hlm.: lam.; 30cm.]]></extent>
 </physicalDescription>
 <note><![CDATA[Banyak perkara pidana khususnya di bidang perpajakan walaupun pihak dari korban maupun keluarga korban merasa bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaab, tetap saja pihak kepolisian terus melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus tersebut . Persoalan hokum memilih sanksi pajak dalam menerapkan undang-undang pajak seakan menjadi dilemma. Hal inilah yang menyebabkan seolah-olah asas ultimum remedium tersebut hanyalah teori belaka yang sulit untuk ditegakkan. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah efektivitas penegakan hokum pidana terhadap tindak pidana perpajakan? Apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hokum pidana terhadap tindak pidana perpajakan?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan dikaitkan dengan Penerapan ultimum remedium, sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan adalah Pertama, sanksi pidana dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya pasal 38 serta pasal 39 ayat (1) huruf b dan f UUKUP kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi dalam arti luas, sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektivitasnya.  Kedua, diperlukan gagasan dan konsep pembaharuan pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam UUKUP. Paket RUU Perpajakan yang di dalamnya terdapat RUUKUP sebaiknya diarahkan untuk membangun sistem perpajakan yang kondusif sebagai upaya peningkatan pendapatan Negara dan sector pajak dan pembangunan perekonomian di Indonesia. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan adalah penegak hukum yang kurang menguasai bidang perpajakan, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Optimalisasi pengaturan dan penerapan sanksi denda yang sebanding dengan pelanggaran ketentuan perpajakan lebih efektif untuk diterapkan karena denda atas pelanggaran perpajakan tersebut akan menjadi sumber pendapatan Negara. Di samping itu, hal tersebut dapat mengurangi efek negative psykologis bagi pelaku ekonomi yang juga sebagai wajib pajak.  
]]></note>
 <note type="statement of responsibility"><![CDATA[1.Mien Rukmini ; 2.Deny Haspada]]></note>
 <subject authority="">
  <topic><![CDATA[Ilmu Hukum]]></topic>
 </subject>
 <classification><![CDATA[340]]></classification>
 <identifier type="isbn"><![CDATA[]]></identifier>
 <location>
  <physicalLocation><![CDATA[Perpustakaan Pascasarjana Universitas Langlangbuana]]></physicalLocation>
  <shelfLocator><![CDATA[340 MAH e]]></shelfLocator>
  <holdingSimple>
   <copyInformation>
    <numerationAndChronology type="1"><![CDATA[MIH150]]></numerationAndChronology>
    <sublocation><![CDATA[My Library]]></sublocation>
    <shelfLocator><![CDATA[340 MAH e]]></shelfLocator>
   </copyInformation>
  </holdingSimple>
 </location>
 <recordInfo>
  <recordIdentifier><![CDATA[859]]></recordIdentifier>
  <recordCreationDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2020-02-18 11:26:09]]></recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2020-11-28 10:02:15]]></recordChangeDate>
  <recordOrigin><![CDATA[machine generated]]></recordOrigin>
 </recordInfo>
</mods>
</modsCollection>