<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="849">
 <titleInfo>
  <title><![CDATA[Fungsi penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan dalam penegakan hukum terkait ketentuan pidana pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan]]></title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart><![CDATA[Eliana L210110014]]></namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text"><![CDATA[Primary Author]]></roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes"><![CDATA[mixed material]]></typeOfResource>
 <genre authority="marcgt"><![CDATA[bibliography]]></genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text"><![CDATA[Bandung]]></placeTerm>
   <publisher><![CDATA[Pascasarjana UNLA]]></publisher>
   <dateIssued><![CDATA[2013]]></dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"><![CDATA[id]]></languageTerm>
  <languageTerm type="text"><![CDATA[Indonesia]]></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd"><![CDATA[Text]]></form>
  <extent><![CDATA[xii, 196hlm.: lamp.; 30cm.]]></extent>
 </physicalDescription>
 <note><![CDATA[Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pnacasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan Negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan tatanan  hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum   dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan keadilan dan kebenaran ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang mungkin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraab Pembangunan Nasional lancer. Dalam penyelenggaraan pembangunan Nasional penegakan hukum sangat diharapkan oleh masyarakat umumnya dan khususnya pekerja di sector industry, oleh karena itu dengan adanya upaya dari PPNS untuk memaksimalkan hasil kerjanya dalam menangani proses hukum ketenagakerjaan mudah-mudahan akan menghasilkan kekuatan hukum yang maksimal sesuai yang diharapkan dan dapat memberikan jalan keluar bagi mereka.
Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi penegakan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan mengenai ketentuan pidana dibidang ketenagakerjaan dikaitkan dengan putusan-putusan Pengadilan Negeri yang berhubungan dengan ketentuan pidana yang diatur Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Analisis dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga pendapat para ahli yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
Dari penelitian menunjukan yang mendukung dan mempengaruhi kekuatan hukum hasil penyidikan PPNS Ketenagakerjaan “dapat dianalisis” dan untuk memudahkan seberapa akuratnya kekuatan hukum hasil penyidikan PPNS Ketenagakerjaan, penulis menggunakan table USG yang terlebih dahulu menetapkan beberapa masalah spesifik (yang dianggap paling punya pengaruh atau paling dominan) sebagai berikut :  (1) kurangnya Koordinasi PPNS Ketenagakerjaan dengan Penyidik Polri;              (2) Kurangnya Skill PPNS Ketenagakerjaan; (3) Belum Memadai Jumlah Personil PPNS Ketenagakerjaan;   (4) Kurangnya Dukungan Pemangku Jabatan;            (5) Peraturan yang ada belum memadai dari ke empat masalah pokok ini dilakukan penetapan yang dominan dengan Teknik USG (Teknik Urgency, Teknik Seriously dan Teknik Growth), dapat dilihat hasilnya bahwa yang menjadi tolak ukur kekuatan hukum hasil penyidikan PPNS ketenagakerjaan ada pada “Skill PPNS Ketenagakerjaan yang masih kurang”, maka dampak dari skill yang kurang mengakibatkan kurang maksimalnya kekuatan hukum hasil penyidikan PPNS Ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kekuatan hukum hasil penyidikan PPNS Ketenagakerjaan perlu dilakukan kegiatan-=kegiatan yang akan menunjang dan meningkatkan skill penyidikan PPNS Ketenagakerjaan.    
]]></note>
 <note type="statement of responsibility"><![CDATA[1.Mien Rukmini ; 2.Hernawati RAS]]></note>
 <subject authority="">
  <topic><![CDATA[Ilmu Hukum]]></topic>
 </subject>
 <classification><![CDATA[340]]></classification>
 <identifier type="isbn"><![CDATA[]]></identifier>
 <location>
  <physicalLocation><![CDATA[Perpustakaan Pascasarjana Universitas Langlangbuana]]></physicalLocation>
  <shelfLocator><![CDATA[340 ELI f]]></shelfLocator>
  <holdingSimple>
   <copyInformation>
    <numerationAndChronology type="1"><![CDATA[MIH140]]></numerationAndChronology>
    <sublocation><![CDATA[My Library]]></sublocation>
    <shelfLocator><![CDATA[340 ELI f]]></shelfLocator>
   </copyInformation>
  </holdingSimple>
 </location>
 <recordInfo>
  <recordIdentifier><![CDATA[849]]></recordIdentifier>
  <recordCreationDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2020-02-18 10:37:52]]></recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2020-11-25 09:46:43]]></recordChangeDate>
  <recordOrigin><![CDATA[machine generated]]></recordOrigin>
 </recordInfo>
</mods>
</modsCollection>