Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membawa perubahan mendasar yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda yakni sifat privat dan sifat public. Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Sedangkan sifat public dari hukum perburuhan dapat dilihat dari adanya sanksi pidana sanksi administrative bagi pelanggar ketentuan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan dan dapat dilihat dari adanya ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (upah minimum) Adapun permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah efektifitas ketentuan pidana Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran etika bisnis HUbungan Industrial dan bagaimana implementasi dalam penyelesaian pelanggaran pidana etika bisnis hubungan industrial dalam konteks ketenagakerjaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas implementasi sanksi pidana bagi penegak hokum yang menerima suap dalam menangani perkara dihubungkan dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptik. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.
Berdasarkan pembahasan tersebut diatas penulis menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut : Pasal 186 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat disimpulkan belum efektif dalam memaksa para majikan bersikap etis terhadap para karyawannya, Efektifitas Pasal 186 UNdang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut bias ditinjau dari tiga tinjauan yaitu filisofis dan yuridis. Secara filisofis, pasal tersebut telah dapat menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersengketa yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja. Secara sosiologis, Pasal 186 tersebut belum dirasakan kemanfaatannya dikarenakan masih banyak pengusaha yang melanggar tidak dikarenakan sanksi pidana. Secara yuridis, Pasal 186 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 . Tentang Ketenagakerjaan seharusnya dapat menciptakan kepastian hukum bagi para actor hubungan industrial. IM plementasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial lebih mengutamakan mediasi yaitu antara pengusaha dan pekerja, maupun tripartite yang melibatkan pemerintah di dalamnya yaitu Dinas Tenaga Kerja. Perselisihan terlebih dahulu dicarikan solusi melalui musyawarah untuk mufakat. Solusi selanjutnya dapat melalui pengadilan hubungan industrial yang kemudian dilanjutkan tuntutan melalui pengadilan negeri apabila keputusan PHI tidak dijalankan, setelah semua proses ditempuh baru proses secara pidana sehingga penerapan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi upaya terakhir, yang berakibat susahnya pengusaha terkena sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No.13 tahun 2003 Ketenagakerjaan.