Efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senjaya api ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan UNdang-Undang Nomor 20 PRP tahun 1960 dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara efektif. Tujuan dan menfaat penelitian ini yaitu untuk mendapatkangambaran mengenai efektivitas hokum dalam pengaturan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senjata api, serta mengenai efektivitas hukum dalam pengaturan pemyelesaian tindak pidana dengan kekerasan yang menggunakan senjata api di Indonesia. Sehingga identifikasi masalahnya yaitu Bagaimanakah efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senjata api ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 di Indonesia ? Bagaimanakah efektivitas pelaksanan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang menggunakan senjata api ? Kesemuanya itu merupakan hal menarik untuk dikaji lebih dalam suatu penelitian.
Penelitian ini menurut spesifikasinya, termasuk jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara rinci tentang efektivitas hokum dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senjata api ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normative, sedangkan untuk metode analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yakni berdasarkan teori-teori hukum dan doktrin hukum.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senjata api ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Udang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 di Indonesia saat ini belumlah mencapai derajat efektif secara internalization (taat karena nilai instrinsik yang dianut), terutama tindak pidana dengan kekerasan yang menggunakan senjata api di Indonesia saat ini masih belum optimal. Dalam pengendalian senjata api illegal yang masih marak beredar di masyarakat dan masih banyak warga yang menyalahgunakan senjata api. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya perundang-undangan senjata api yang masih merupakan produk colonial Belanda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, disarankan dilakukan penyempurnaan atau kodifikasi melalui RUU senjata api, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan mempunyai paying hukum yang sangat jelas. Disarankan juga sebaiknya diberikan efek jera bagi penyalahguna senjata api untuk menegakkan profesionalitas penegak hukum dan supremasi hukum di Indonesia.