Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri atau orang lain. Mengenai ketenagakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini diatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan baik itu mengenai hubungan kerja dan juga mengenai pelanggaran ketenagakerjaan serta tindak pidana ketenagakerjaan yang sering dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja tersebut. UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan seperti yang tercantum dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189. Bagaimana pelaksanaan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan? Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan ?
Penelitian dan penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normative dan deskripsi analisis, serta yuridis empiris berupa pengambilan data ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bandung dan juga ke Pengadilan. Hubungan industry di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung untuk dianalisis secara yuridis kualitatif.
Efektivitas sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pengusaha yang nelanggar ketentuan ketenagakerjaan sampai saat ini masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari minimnya pengusaha yang melanggar ketentuan pidana ketenagakerjaan yang dibawa ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi hukuman berupa sanksi denda atau sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu hal lain yang menjadi penyebab kurangnya penegakan atau pelaksanaan (tidak efektifnya) sanksi pidana yang terdapat dalam UUK adalah disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pekerja/buruh tentang penegakan sanksi pidana tersebut karena banyak pelanggaran-pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan dianggap sudah selesai apabila apa yang menjadi tuntutan mereka telah dipenuhi atau diselesaikan tanpa ada kelanjutan untuk diadili di pengadilan negeri PPNS tidak mengetahui telah terjadi pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan, maka diperlukan adanya peran aktif dari buruh atau serikat buruh untuk melaporkan kepada PPNS apabila ada perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan untuk dilakukan penyidikan dank arena kemampuan dari PPNS untuk melakukan penyidikan masih kurang maka diperlukan adanya kerjasama dengan penyidik Polri dan aparat penegak hokum lain untuk melakukan penyidikan bila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, Sehingga PPNS melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 182 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.