Salah satu wujud untuk menyukseskan pembangunan di Kota Banjar adalah dengan menyukseskan proses implementasi dari kebijakan, yaitu salah satunya dengan cara mengoptimalisasikan proses dari implementasi kebijakan terkait retribusi khususnya mengenai parker. Mengingat retribusi parker termasuk pada jenis retribusi jasa umum yang merupakan jenis retribusi yang ditagihkan pada setiap penempatan parker sehingga merupakan potensi yang besar dalam rangka menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena retribusi parker dapat dipungut lebih sering dibandingkan pungutan-pungutan lainnya.
Pemerintah Kota Banjar telah menimplementasikan kebijakan yaitu Paraturan Daerah tentang retribusi parker yang dikelola oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjar, namun pada kenyataannya umplementasi program tersebut belum sepenuhnya berhasil dikarenakan banyak terjadi permasalahan dilapangan seperti Pencapaian target retribusi parker belum maksimal. Masih kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi parker pada petugas juru parker. Serta masih belum efektifnya sosialisasi atau pembinaan mengenai implementasi kebijakan retribusi parker.
Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan menurut Edwards III, bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dilihat berdasarkan pada indikator. Kmunikasi Sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi.
Metode [enelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara mendalam. Informasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Aparatur Dinas Perhubungan Kota Banjar, Aaparatur UPTD Parkir, Petugas juru Parkir dan Masyarakat/Pengguna Jasa Parkir dengan menggunakan teknik purposive,
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kebijakan Retribusi Parkir (Studi kasus Tentang Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Banjar) belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indicator keberhasilan implementasi kebijakan yang terdiri dari 11 sub indikatr, terdapat 4 (empat) sub indicator yang berjalan baik, dan 7(tujuh) sub indicator yang berjalan belum baik, sub indicator yang berjalan baik meliputi Knsistensi informasi. Wewenang, Tingkat Kepatuhan, dan Fragmentasi. Sedangkan su indicator yang belum berjalan baik meliputi Transmisi. Kejelasan Informasi, staf Pelaksana, Ingormasi Fasilitas, Insentif dan Standar Operasional Prosedur (SOP).