Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota merupakan bantuan keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja program serta kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kesenjangan fiscal dan peruntukkan serta penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat sebagai pemberi bantuan keuangan. Dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang mengakibatkan bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabypaten/Kota belum terlaksana dengan efektif, sehingga diperlukan adanya pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan dana bantuan keuangan tersebut.
Tyjuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengawasan Inspektorat terhadap efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Sumber penelitian menggunakan data primer. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner, dengan jumlah responden sebanyak 61 orang Perangkat Daerah dan Kelompok penerima bantuan keuangan dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan inspektorat berpengaruh signifikasi terhadap efektivitas penggunaan dana Bantuan Keuangan dengan koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan inspektorat maka akan berdampak pada efektivitas penggunaan dana batuan keuangan yang semakin tinggi. Pengaruh variable pengawasan Inspektorat sebesar 0.79 yang menandakan bahwa 79% variable efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan dapat dijelaskan oleh variable pengawasan Inspektorat. Sedangkan sisanya 21% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati diluar model yang diteliti.