Penelitian ini dilatarbelangi terdapat beberapa permasalahan dalam Pembangunan Zona Integritas di Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kota Bandung, hal tersebut berdasarkan observasi dilapangan seperti terkait dengan masalah prosedur, minimnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta sarana prasarana yang kurang memadai dalam berjalannya pelayanan di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang kota Bandung. Kondisi tersebut dinilai belum dapat sejalan dengan esensi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dalam hal ini diperlukannya pengakajian dan perencanaan secara matang dan mendalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimanan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah, yang salah satunya menjabarkan bahwa diperlukannya manajemen perubahan sehingga pembangunan Zona Integritas dapat menciptakan reformasi birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
Desain peelitian yang digunakan dalam penelitian ini adal;ah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2013:8) ialah melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity). Dimana melalui pendekatan kualitatif, peneliti diharapkan mampu menemukan, memahami dan menjelaskan tentang pembangunan Zona Integritas di Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kota Bandung, serta menganalisanya dengan rinci.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kementrian Agraria dan tata Ruang Kota Bandung telah merintis pembangunan Zona Integritas secara tidak langsung sejak lama. Strategi pembangunan Zona Integritas di Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kota Bandung terdiri dari perancangan pembangunan Z0ona Integrita yang diawali proses penanda tanganan pakta integritas proses pembangunan Zona Integritas yang meliputi pemenuhan integritasi komponen-komponen pembangunan Zona Integritas, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan asistensi serta penilaian terhadap hasil pembangunan Zona Integritas serta evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas di Kementrian Agraria dfan Tata Kota Bandung, disamping itu terdapat dua factor pada pembangunan Zona Integritas, yakni factor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang paling utama adalah komitmen pimpinan untuk melakukan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas ini. Kemudian, factor yang menghambat dibagi menjadi internal dan eksternal. Internal berkaitan fasilitas sistem benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, dan lain sebagainya. Sementara itu , factor yang eksternal merupakan factor yang sulit untuk dikelola, yaitu pihak ketiga yang berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional Kota bandung.