Rendahnya mutu pelayanan public yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memnerikan pelayanan. Penyelenggaan layanan public sendiri merupakan proses yang sangat strategis karena didalamnya berlangsung interaksi yang cukup intensif antara warga Negara dan pemerintah. Kualitas produk dan proses penyelenggaraan layanan public dapat diamati, dirasakan dan dinilai secara langsung oleh warga masyarakat. Karena layanan public merupakan tanggungjawab pemerintah maka kualitas pelayanan public yang diselenggarakan oleh pemerintah ini menjadi salah satu indicator dari kualitas suatu pemerintah yang didukung oleh UU No.25 tahun 2009 sebagai aturan dalam penyelenggaraan pelayanan public serta. Erat kaitannya dengan proses pelayanan public khususnya peran pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pemberian izin IMB kiranya di anggap perlu di lakukan guna mewujudkan penyelenggaran bangunan yang berujung pada meningkatnya kualitas pelayanan khususnya pelayanan di bidang perizinan, oleh sebab itu pemerintah atau dinas terkait di tuntut untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tenpa mengabaikan prinsip tata ke;lola pemerintah yang baik Oleh karenanya dinas perizinan dituntut untuk selalu mengedepankan perubahan pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dan menjadi kebutuhan yang mendasar di masyarakat. Khususnya dengan pelayanan perizinan IMB yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih banyak terdapat kendala serta permasalahan seperti, SDM yang belum optimal, kinerja sikap profesionalitas pegawai yang kurang, dan beberapa permasalahan kelengkapan fasilitas. Maka sejalan dengan harapan public yang selalu menuntut di lakukannya peningkatan kualitas pelayanan public menuju pelayanan prima perlu adanya kejelasan standard an kriteria penyelenggaraan pelayanan public yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara pelayanan publim di bidang perizinan khususnya di kabupaten Banggai Laut.