Program inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah program Pemerintah Kota Bandung dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini difokuskan pafa objek implementasi PIPPK di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Adapun factor-faktor dalaam implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi kebijakan, sumberdaya Disposisi dan struktur Birokrasi.
Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi Program Inovasi Pembangunan dan pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Tujuan dari pada penelitian ini mengetahui dan menggambarkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan dalam Kewilayahan dalam di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan Metode Observasi (pengamatan), Metofe Wawancara (Interview), dan Metode Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, display, dan verifikasi dan simpulan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi program Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada dasarnya sudah dijalankan dengan baik tetapi di dalam pelaksanannya belum sesuai dengan factor-faktor di dalam implementasi kebijakan. Seperti halnya dalam penyampaian informasi dan kejelasan terhadap masyarakat, sumber daya yang masih kurang, dan koordinasi yang belum dilaksanakan dengan optimal sehingga implementasi PIPPK belum meningkat sesuai dengan harapan.
Saran penelitian, diharapkan para pelaksana PIPPK lebih meningkatkan dalam memberi informasi, yaitu dengan cara terjun ke masyarakat dan menerangkan dengan jelas mengenai PIPPK. Perlu adanya peningkatan koordinasi, perlu adanya suatu perubahan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan dengan merubah kepada program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan pemberdayaan bagi masyarakat, serta lebih mengefektifkan PIPPK yang dintegrasikan dengan program-program yang berbasis pemberdayaan.