Penelitian ini dilator belakangi oleh pendataan wajib pajak air bawah tanah yang belum sesuai dengan ketentuan yang belaku. Sehingga rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana implementasi kebijakan tentang pelayanan pendataan wajib pajak air bawah tanah dan permukaan di Kabupaten Bandung Barat.
Teori dan konsep yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van Matter yang terdiri dari Ukuran dan tujuan kebijakan; Sumber daya kebijakan; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan; Karakteristik agen pelaksana; Disposisi pelaksana dan Kondisi Sosial, ekonomi dan politik.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah unsur Dinas Pendapatan yakni Kepala Bidang Pendapatan; Kepala Seksi dan Wajib Pajak.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal hal ini dapat dilihat dari kelemahan sumber daya dalam memahami isi kebijakan dan sarana yang diperlukan. Karena itu masih diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana yang ada.