Dalam pemberdayaan masyarakat disamping usaha-usaha, peningkatan pendapatan masyarakat juga diharapkan mampu peningkatan kelestarian hutan melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian hutan. Namun dari hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran di pandang masih belum dilaksanakan dengan optimal. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, studi lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka. Observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian dalam menentukan informan menggunakan teknik Purposive. Karena penelitian memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan.
Berdasarkan hasil penelitian, Pendekatan dari bawah (Butttom Up Approach) tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut karena kurang terbukanya akses ke atas untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, respond an realisasi dari pemerintah akan usulan dari masyarakat masih kurang. Partisipaso (participation) tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut karena peran serta berbagai actor diwujudkan hanya baru sebatas pada tahapan sosialisasi. Konsep keberlanjutan tidak terlaksana, hal tersebut karena tidak terbinanya kerjasama yang intensif dan mendalam yang dilakukan LMDH di Desa Sukahurip.Keterpaduan belum terlaksana dengan baik, hal tersebut karena sering terjadi tumpang tindih atas kebijakan dan fungsi dari masing-masing pemegang kebijakan dan strategi tersebut. Keuntungan social dan ekonomi tidak tercapai, hal tersebut karena tidak ada badan usaha yang mendukung program pemberdayaan masyarakat.