Fokus penelitan ini adalah strategi pemerintah daerah dalam penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Tasikmalaya. Masih lemahnya akurasi database wajib retribusi, belum optimalnya sistem pemungutan retribusi kepada wajib retrubusi, masih kurangnya kedasaran masyarakat untuk membayar retribusi dan sanksi administrative retribusi pelayanan persampahan yang belum diterapkan secara tegas menjadi objek dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam peneimaan retribusi pelayanan persampahan di ota Tasikmalaya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan dan meliputi observasi wawancara, dokumentasi dengan penentuan informan menggunakan metode purposive dengan sumber data sebanyak 9 orang yang terdiri dari Kepala seksi pelayanan persampahan staf bagian retribusi, petugas pemungut retribusi, dan wajib retribusi. Dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan yang diuji kesalahannya dalam triangulasi sumber.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikemas dalam reduksi data, penyajian data, dan hasil verifikasi data, dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh pemeintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya kalau ditinjau dari teori yang peneliti gunakan strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan retribusi pelayanan persampahan adalah strategi inti dengan dobuatnya kebijakan pemerintah daerah terkait retribusi pelayanan persampahan, strategi pelanggan yang dilakukan pemerintah daerah yakni dilaksanakannya sosialisasi kepada wajib retribusi terkait pembayaran retribusi pelayanan persampahan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan strategi pengawasan yakni pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup selalu mengadakan pengawasan proses pemungutan dan penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Sedangkan untuk strategi konsekuensi dan strategi budaya belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya.