Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) suatu studi pada kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bandungan (IMB) di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati Kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya pene;itian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) suatu studi pada Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi melalui analisa komunikasi, sumber daya sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif ini untuk memberikan pengertian penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalis dan menginterpretasi, serta juga bias bersifat komparatif dan korelatif.
Hasil penelitian ini menemukan beberapa temuan enting, yaitu : 1) Proses komunikasi kebijakan pelayanan IMB, berdasarkan mekanisme yang baik, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi dapat menghasilkan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat ; 2) Pengembangan sumber daya yang diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang beesih, makmur, taat dan bersahabat serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi, dapat mendorong kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ; 3) Sikap pelaksana yang sesuai dengan arahan dan dukungan pimpinan dalam menjalankan bagian-bagian isi dari kebijakan yang dijalankan dapat mempermudah pencapaian sasaran program kebijakan yakni menghasilkan kualitas pelayanan IMB pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ; 4) Struktur birokrasi melalui penerapan Standar Operating Procedure (SOP) dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pelayanan IMB; 5) Kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat terutama daerah yang luas dan sulit terjangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana,sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya,