Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT (Berdasarkan Perbup Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011), penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dari bupati kepada camat di bidang kependudukan dan catatan sipil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber data menggunakan person, place dan paper dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. TeknikPengolahan dan menggunakan Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan (Verifikasi). Teknik analis data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan menggunakan member check.
Hasil analisis mendeskripsikan bahwa kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat terkait dengan pelayanan public bidang kependudukan dan catatan sipil yang diselenggarakan aparat Kecamatan Cililin sudah terlaksana sepenuhnya akan tetapi masih adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam pelayanan belum optimal karena kurangnya filing cabinet yang berfungsi untuk menyimpan berkas, Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kaitan dengan administrasi kelahiran maupun kematian dikarenakan akses menuju kantor kecamatan masih ada jalan yang kurang baik. Sulitnya transportasi dan yang terakhir mengenai jumlah pegawai di Kecamatan Cililin yang masih kurang, di bagian loket pelayanan umum dan ketidakpastian waktu dalam pelayanan dokumen kependudukan yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan.
Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada camat terkait dengan pelayanan public bidang kependudukan dan catatan sipil yang diselenggarakan aparat Kecamatan Cililin sudah dapat dilaksanakan akan tetapi didarankan untuk menambah pengadaan barang berupa filing cabinet, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, menambah jumlah pegawai dan memberikan pelatihan/diklat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan dokumen administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.