Detail Cantuman
Text
Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) suatu studi pada kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di kecamatan Ngamprah kabupaten bandung Barat
Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) suatu studi pada kualitas pelayanan Izin Menidirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ngramprah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) suatu studi pada Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Ngamprah, melalui analisa komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting, yaitu : 1) Proses kmunikasi kebijakan pelayanan IMB, berdasarkan mekanisme yang baik, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi dapat menghasilkan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat ; 2) Pengembangan sumber daya yang diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bersih, makmur, taat dan bersahabat serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi, dapat mendorong kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ; 3) Sikap pelaksana yang sesuai dengan arahan dan dukungan pimpinan dalam menjalankan bagian-bagian isi dari kebijakan yang dijalankan dapat mempermudah pencapaian sasaran program kebijakan yakni menghasilkan kualitas pelayanan IMB pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ; 4) Struktur birokrasi melalui penerapan Standard Operating Procedurs (SOP) dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pelayanan IMB ; 5) Kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat terutama daerah yang luas dan sulit terjangkau. Leh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga kecamatan juga perlu didukung oleh dan, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.
Ketersediaan
| MIP196 | 35 SYU i | My Library | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
352 SYU i
|
| Penerbit | Pascasarjana UNLA : Bandung., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
350
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
1.A.Kartiwa ; 2.Yudi Rusfiana
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






