Penelitian ini diawali dengan keandalan petugas operator di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung masih kurang optimal dengan ditandai penempatan pegawai kurang memperhatikan kualifikasi kebutuhan yang berkaitan dengan perlunya kemampuan teknis komputerisasi. Masih terjadinya keterlambatan dalam kepengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dikarenakan masih sering terjadinya gangguan jaringan. Kepengurusan Kutipan Akta Kelahiran masih dilakukan oleh Dinas Kependudukan and Pencatatan Sipil Kota Bandung, dimana hal ini tidak termasuk yang diserahkan Walikota Kepada Camat, sehingga menyulitkan bagi masyarakat dalam membuat kutipan akta kelahiran. Masih ditemukannya praktek pencaloan dalam kepengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Kemudian masih ditemukannya Nomor Induk Kependudukan yang ganda dan hal tersebut bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang dinyatakan bahwa satu orang hanya mempunyai satu Nomor Induk Kependudukan/tunggal.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif analisis yang bermaksud menguraikan dan menganalisa keadaan sebenarnya yang berlaku pada objek penelitian. Salah satu karakteristik yang ada pada penelitian kualitatif adalah menggunakan pendekatan studi kasus (Yin, 2005 : 44).
Bahwa organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam bidang Kependudukan di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, karena tanpa adanya organisasi menjadi sangat sulit bagi pelaksana untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan, dan berdasarkan hasil penelitian bahwa di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung sudah terdapat struktur organisasi dan telah berjalan sesuai dengan harapan, yang dilengkapi denan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja dalam melaksanakan pelayanan bidang kependudukan.
Bahwa interpretasi telah dilakukan olleh aparat pelaksana Bidang Kependudukan yang berfungsi sebagai implementor kebijakan, dan para pelaksana di lapangan telah bias menginterpretasikan tugas dalam bidang pelayanan kependudukan, Karena itu patut dipahami tujuan utama hadirnya aparatur pelaksana kebijakan dalam bidang kependudukan dalam organisasi berkaitan dengan tujuan Pelayanan Bidang Kependudukan itu sendiri.
Aplikasi implementasi kebijakan dalam peraturan Walikota Bandung tentang pelimpahan sebagian urusan Walikota Kepada Camat pada bidang kependudukan di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dalam memberikan pelayanan berjalan baik walaupun ada persoalan yang lain seperti adanya ketidak tepatan waktu penyelesaian, prosedur yang dianggap sebagian masyarakat yang berbelit-belit dan tidak bias menterjemahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan kependudukan di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, dimana hal tersebut bias dipahami karena tentu saja tingkat pengetahuan masyarakat yang tidak merata.