Penelitian dilakukan dengan menfokuskan pada upaya untuk membahas permasalahan dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dalam program pengelolaan pesisir terpadu di Pantai Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Disadari masyarakat sepanjang Pantai Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi membutuhkan program pemerintah mengenai pengelolaan pesisir pantai untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Kota Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Maka penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana suatu kebijakan bias diimplementasikan dengan efektif dengan meninjau aspek Idealized Policy, Target Groups Implementing Organization and Environmental Factors.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan yang berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada para pelaksana program pengelolaan pesisir pantai yaitu Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga. Kelurahan Palabuhanratu, Ketua Forum Kader Peduli Lingkungan, Bagian Hukum dan masyarakat setempat Kecamatan Palabuhanratu.
Berdasarkan hasil penelitian maka dalam implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dalam penerapan program pengelolaan pesisir terpadu di Pantai Palabuhanratu ditinjau dari aspek isi kebijakan penyampaian informasi kebijakan, serta pembagian potensi berdasarkan teori Maarse belum efektif, karena proses penyampaian informasi kurang optimal. Kesimpulan Implementasi Kebijakan bias berjalan dengan efektif jika ada perubahan secara bertahap dari aspek isi kebijakan penyampaian informasi kebijakan, dukungan kebijakan, serta pembagian potensi. Hal ini diperlukan karena keempat aspek ini saling mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu di Pantai Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.