Masyarakat adat, yang diperkirakan paling sedikit 30 juta jiwa di antaranya berada di pedalaman sebagai salah satu kelompok utama penduduk negeri ini yang menjadi korban politik pembangunan Rejim Orde Baru. Penindasan terhadap masyarakat adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hokum, maupun di bidang social dan budaya lainnya. Kabupaten Kaimana yang baru terbentuk pada tahun 2005 telah melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan tata kepemerintahan, termasuk di dalamnya tata kelola pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan. Pembinaan masyarakat adat yang dilakukan oleh Dewan Adat sebagai lembaga yang ada di masyarakat memiliki fungsi sebagai wadah yang melindungi dan mengaspirasikan masyarakat adat yang tergabung dalam suku-suku adat yang terdapat di wilayah Kabupaten Kaimana. Adapun tugas pokok dan fungsi yang diembannya adalah mengayomi, melayani, mengaspirasikan implementasi kesukuan yang ada di sub-sub suku kepada pemerintah. Penelitian ini dilator belakangi oleh tidak efektifnya pembinaan masyarakat adat di Distrik Kaimana berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah “seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas pembinaan masyarakat adat di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.”
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Eksplonatory Research. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dalam penelitian meliputi Observasi, Wawancara dan penyebaran angket.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pembinaan Masyrakat Adat Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana. Peneliti menganalisis Koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Distrik pada dasarnya sudah dilaksanakan berdasarkan Dimensi Koordinasi, sekaligus menjawab hipotesis yang diajukan teruji secara empirik.