Penelitian ini berawal dari permasalahan dikabupaten Bandung Barat bahwa, Pembangunan fisik yang pesat bertentangan dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam SK. Gubernur Jawa Barat No. 181.1/SK.1624-Bappeda/1982,dan mulai mengganggu kelestarian serta keseimbangan lingkungan, khususnya air dan tanah. Rusaknya keseimbangan sistem ekologi wilayah dengan timbulnya bencana alam yang akhirnya akan berpengaruh pada aspek ekonomi. Pembangunan oleh pengembang kurang mengindahkan daya dukung lahan dan air, keterpaduan rencana, dan pelayanan lingtkungan yang terlihat dari peningkatannya kepadatan penduduk, kurangnya penanganan sampah, kurangnya keterpaduan jaringan prasarana seperti air bersih dan drainase, kurangnya pengendalian penggunaan/pengambilan air tanah dan lain-lainnya yang selanjutnya akan menurunkan kualitas sumberdaya alam. Pengembangan yang cenderung mengindahkan aspek lingkungan in tampak pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Dalam melakukan penelitian ini penelitian ini peneliti menggunakan motode kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif analisis yang bermaksud menguraikan dan menganalisa keadaan sebenarnya yang berlaku pada objek penelitian. Salah satu karakteristik yang ada pada penelitian kualitatif adalah menggunakan pendekatan dtudi kasus dimana prosedurnya adalah menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan ataupun tertulis dari orang-orang (informan) yang perilakunya diamati.
Bahwa tidak sempurnanya aspek komunikasi akan menyebabkan para pelaksana kebijakan tidak mengetahui apa yang jarus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten. Sumber daya dalam Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kabupaten Bandung Barat telah jelas dan konsisten dengan ditandai akuratnya komunikasi yang dikirim, personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut, Disposisi/sikap pelaksana kebijakan Terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU). Dari berbagai factor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, maka factor yang penting dan tak bias diabaikan adalah factor sikap pelaksana kebijakan, Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah penyelenggaraan pemerintahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kabupaten Bandung Barat sebagai badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan Kebijakan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kabupaten Bandung Barat.