Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame dimana target yang telah ditetapkan tidak pernah terealisasi. Adapun penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan.
Tinjauan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis factor-faktor apa yang menyebabknan kurang berhasilnya implementasi kebijakan tentang pajak reklame di Kabupaten Bandung Barat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun dalam pelaksanaan studi lapangan peneliti melakukan pengamatan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pada policy standars and objectives menunjukan masih belum tercapaiannya ketetapan sasaran dalam kuantitas realisasi pajak reklame, masih terkonsentrasi pungutan pajak, minimnya sumber daya dan pemahaman aparatur, (2) Pada policy resources ditemukan masalah mengenai terbatasnya insentif, kuantitas operasional dan kurang dimanfaatkannya teknologi, terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan masih ditemukan kurangnya ketelitan pegawai, (3) Hasil penelitian pada interorganizational communication and enforcement activities ditemukan permasalahan pada komunikasi internal dan eksternal, komunikasi tidak didukung dengan mekanisme prosedur dan kelembagaan yang baik dan konsisten, tidak adanya imbalan terhadap penegakan kegiatan, serta sulitnya koordinasi dan persamaan perpektif terhadap organisasi-organisasi (4) Pada aspek charactereristics of the implementing agencies dimana terdapat kompetensi, dukungan politik, vitalitas organisasi, namun permasalahan terjadi ketika belum adanya kontrol secara komperhensif terhadap sinergiritas hirarkis dalam keputusan, sedangkan pada tingkat komunikasi terbuka namun tidak sinergis dalam teknis operasional serta tidak adanta keterlibatan lembaga informasi dalam membantu pelaksanaan ataupun pengawasan, (5( Pada economic, social, and political conditions dapat diketahui bahwa terdapat dukungan dari sumber daya ekonomi dalam yurisdiksi pelaksana yang memadai dalam keberhasilan pelaksanaan, adapun pemberlakukan kebijakan kedepan akan dapat mempengaruhi PAD dan berdampak pada pembangunan infrastruktur sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu opini public pada pelaksanaan kebijakan dimana kebijakan ini merupakan langkah positif dalam pelaksanaan peningkatan PAD. Selanjutnya sejauh ini peneliti belum menemukan elite yang menentang pada kebijakan ini, (6) Pada disposition of implementors ditemukan sikap aparatur mengenai pentingnya pemahaman dan pengertian perda, sikap aparatur yang kurang memperhitungkan responsivitas sampai dengan sikap dalam pengawasan dan penegakan hokum yang tidak tepat sasaran.