Dilaksanakannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 membawa konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah khususnya di Kecamatan ia hanya melaksanakan tugas umum dan pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Demikian halnya seluruh Kecamatan yang ada di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Anambas, pada tataran pelasanaan ternyata belum sepenuhnya mampu menterjemahkan dan melaksanakan maksud dari aturan tersebut secara efektif. Hal ini diperkirakan karena jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, dukungan sumberdaya manusia yang belum sepenuhnya siap serta anggaran yang belum memadai. Berangkat dari permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini ialah mengapa pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat belim optimal.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasikan, mereduksi data dan menginterpretasi data.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ini dikarenakan belum sesuainya antara jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kebutuhan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang belum ada, dukungan sumberdaya aparatur/sarana prasarana yang masih kurang serta anggaran untuk kecamatan yang minim. Hal tersebut terlihat dari hipotesis kerja bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pelimpahan kewenangan dengan rincian kewenangan yang dilimpahkan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, ketersedian dukungan sumberdaya manusia/sarana prasarana serta anggaran.