<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="734">
 <titleInfo>
  <title><![CDATA[Efektivitas penegakan hukum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi]]></title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart><![CDATA[Ahmad Sutrisno L210800029]]></namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text"><![CDATA[Primary Author]]></roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes"><![CDATA[mixed material]]></typeOfResource>
 <genre authority="marcgt"><![CDATA[bibliography]]></genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text"><![CDATA[Bandung]]></placeTerm>
   <publisher><![CDATA[Pascasarjana UNLA]]></publisher>
   <dateIssued><![CDATA[2012]]></dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"><![CDATA[id]]></languageTerm>
  <languageTerm type="text"><![CDATA[Indonesia]]></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd"><![CDATA[Text]]></form>
  <extent><![CDATA[x,  167hlm.: lamp.; 30cm.]]></extent>
 </physicalDescription>
 <note><![CDATA[Proses penegakan hukum yang belum berhasil bukan karena perundangan atau produk hokum yang tidak sempurna, tetapi karena lemahnya mental manusia yang menjalankan hokum tersebut. Penegakan hokum untuk memberantas tindak pidana korupsi terbukti mengalami hambatan, maka diperlukan metode penegakan hokum secara luar biasa (extra ordinary) melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupso, yang harus di lakukan secara optimal, intensif, professional serta berkesinambungan. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas antara lain melakukan koordinasi dan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi serta melakukan monitor penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pembahasan dalam penelitian tesis ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.Apakah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ?
2.Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk konsep ke depan agar efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ?
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, guna memberikan gambaran tentang efektivitas dan hambatan-hambatan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian hokum sosiologis. Pada penelitian hokum yang sosiologis, hokum dikonsepkan sebagai pranata social yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel social lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hokum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kelemahan dalam tahap formulasi (in abstracto) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (in concret). Hambatan yang dihadapi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hokum di Indonesia adalah dari peran penegakan hokum dan korupsi sistematik mengingat permasalahan penegakan hokum di Indonesia tidaklah sekedar diamati dari sisi subtansial  perundang-undangan saja, tetapi juga berkaitan dengan system, khususnya system hokum pidana, karena korupsi itu kenyataannya telah merusak system (destructed to the system).
]]></note>
 <note type="statement of responsibility"><![CDATA[1. Mien Rukmini ; 2.Hernawati RAS]]></note>
 <subject authority="">
  <topic><![CDATA[Ilmu Hukum]]></topic>
 </subject>
 <classification><![CDATA[340]]></classification>
 <identifier type="isbn"><![CDATA[]]></identifier>
 <location>
  <physicalLocation><![CDATA[Perpustakaan Pascasarjana Universitas Langlangbuana]]></physicalLocation>
  <shelfLocator><![CDATA[340 SUT e]]></shelfLocator>
  <holdingSimple>
   <copyInformation>
    <numerationAndChronology type="1"><![CDATA[MIH101]]></numerationAndChronology>
    <sublocation><![CDATA[My Library]]></sublocation>
    <shelfLocator><![CDATA[340 SUT e]]></shelfLocator>
   </copyInformation>
  </holdingSimple>
 </location>
 <recordInfo>
  <recordIdentifier><![CDATA[734]]></recordIdentifier>
  <recordCreationDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2020-02-16 21:02:21]]></recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2020-11-12 09:08:18]]></recordChangeDate>
  <recordOrigin><![CDATA[machine generated]]></recordOrigin>
 </recordInfo>
</mods>
</modsCollection>