Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang sangat kompleks yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) secara nasional, karena itu peneliti focus permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung dengan judul tesis “Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Tugas Khusus (Satgas) di Kota Bandung”. Untuk mengukur implementasi kebijakan dalam penanganan pedagang kaki loma dilihat atau diukur dari teori George Edward III (1080, 1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi public adalah lack of attention to umplementation. Dikatakan without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat factor-faktor agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, dispotion or attitudes dan bureaucratic structures.
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, sumber data dipilih purposive dan bersifat snowball. Teknik pengumpulan data melalui observasi participant,wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa : a) Implementasi kebijakan dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung dilihat dari aspek komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi, dimana komunikasi antara instansi terkait yang tergabung didalam Satuan Tugas Khusus (Satgas) secara formal dan nonformal baik, tetapi subtansi komunikasi belum efektif didalam pelaksanaan mewujudkan tujuan kebijakan. Serta keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) sanfat baik secara formal dan norformal tetapi subtansi diantara kedua belah pihak belum menemukan obat atau diagnose yang tepat atau baik, agar implementasi kebijakan berjalan tetapi tidak mematikan kehidupan ekonomi keluarga Pedagang Kaki Lima (PKL),
b) Fakta dilapangan menunjukkan belum optimal melaksanakan kebijakan pemerintah, karena itu harus memperhatikan aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta keinginan dan harapan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada dizona tidak boleh terdapat pedagang kaki lima. Didalam penanganan pedagang kaki lima harus memperhatikan perencanaan, penataan, pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang baik agar pedagang kaki lima menjadi penompang ekonomi keluarga, daerah dan nasional. Berdasarkan uraian diatas, penelitian menyimpulkan bahwa “Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Saruan Tugas Khusus (Satgas) Belum Optimal. Telah terbukti dalam penelitian dilapangan adanya pedagang kaki lima di zona merah atau zona yang tidak boleh terdapat maupun secara umum belum ditata, dibina dan pengawasan kurang optimal, walaupun usaha terus dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan pendekatan kekuasaan. Sehingga butuh waktu dan proses yang baik untuk mewujudkan tujuan kebijakan,