Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya jumlah warga binaan yang tidak terdukung oleh sikap petugas Lapas dan ketersediaan tempat untuk melakukan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung. Fenomena kelebihan daya tamping dan lain sebagainya berumplikasi kepada proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada warga binaan pemasyarakatan, hadirnya kebijakan pembinaan warga binaan Lapas melalui Peraturan pemerintah seharusnya menjadi solusi daripesoanal ini. Dengan demikian rumusan masalah yang diajukan bagaimana Implementasi Kebijakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain ini dilakukan dengan cara membandingkan Persamaan dan Perbedaan sebagai fenomena untuk mencari Faktor-faktor apa dan situasi bagaimana yang dapat menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu.
Hasil penelitian bahwa komunikasi memberikan implikasi pada pelaksanaan kebijakn Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung, dimana isi kebijakan melalui proses komunikasi walaupun sudah berjalan baik namun masih memperlihatkan kendala terutama pada sosialisasi; begitu juga dengan sumber daya belum didukung oleh biaya dan SDM yang handal, selanjutnya disposisi meski sudah memahami isi kebijakan masih memperlihatkan multi tafsir paka kebijakan tersebut, struktur birokrasi Berdasarkan gambaran struktur organisasi Lapas Klas I Sukamiskin Bandung telah memberikan wadah kegiatan dan tupoksi yang jelas dan tegas, serta telah adanya rentang kendali pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan dalam bidang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, walaupun masih ada hambatan pada aspek hierarkhi yang belum ramping untuk dilaksanakan pada kontek pembinaan warga binaan Lapas Sukamiskin.