Penelitian ini dilator belakangi oleh belum efektifnya Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada inspektorat Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana penyelenggaran pengawasan pemerintahan daerah pada inspektorat Kota Bandung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Adapun rancangan uji hipotesis untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel bebas dan variabel terikat menggunakan metode analisis jalur (Path analysis)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Inspektorat Kota Bandung belum secara menyeluruh melaksanakan langkah-langkah pokok pengawasan yang meliputi : menetapkan standar pengawasan : mengukur pelaksanaan pekerjaan membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan tindakan koreksi. Hambatan lainnya yang menyebabkan penyelenggaraan pengawasan belum berjalan sesuai dengan harapan Inspektorat Kota Bandung ketersediaan sumber daya manusia, Pagu anggaran Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasana , komitmen “political will” Walikota selaku atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain menyelenggarakan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, membangun integritas aparatur melalui penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Walikota sampai dengan pejabat structural dan fungsional serta pemangku jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kota Bandung, menyusun dan merumuskan pembentukan lembaga Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (KORMONE V), menyusun dan memutuskan Modul Pakta Integritas pemerintah Kota Bandung sebagai Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas, membentuk Tim Pemantau Independen yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas, Fasilitasi Forum Komite Integritas/Pemantau Independen Tingkat Nasional, Fasilitasi pembentukan forum Pakta Integritas Jawa Barat, dan Fasilitasi penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2013.