Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan mengenai implementasi kebijakan pengoperasian angkutan masal pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Metro Bandung (TNB) dan Perusahaan Daerah (PD) Trans Pakuan Bogor khususnya pada kesalahan komunikasi, terbatasnya sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang kurang fleksibel.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis konsep implementasi kebijakan pengoperasian angkutan masal pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Metro Bandung (TMB) dan Perusahaan Daerah (PD) Trans Pakuan Bogor.
Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka proposisi yang dikemukakan dalam penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Pengoperasian Angkutan Masal pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Metro Bandung (TMB) dan Perusahaan Daerah (PD) Trans Pakuan Bogor ditentukan oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi”.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan studi kepustakaan (library research), yaitu mencari, mengumpulkan dan mempelajari buku, dokumen, bahan tertulis atau kepustakaan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan studi lapangan (field research), pengamatan langsung ke objek yang diteliti, untuk mengetahui dan memahami masalah yang terjadi dan memperoleh data yang dibutuhkan. Apapun dalam pelaksanaan studi lapangan peneliti melakukan pengamatan (participant observation), dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa; (1) komunikasi pada UPT Trans Metro Bandung tidak lebih baik dibandingkan dengan komunikasi yang dijalankan PD Trans Pakuan Bogor. Ini didasarkan pada UPT Trans Metro Bandung memiliki struktur komunikasi yang relative luas sehingga dirasa kurang efektif dalam melakukan tranmisi komunikasi; (2) Sumber daya pada UPT Trans Metro Bandung terbatas dengan APBD Kota bandung. Pada segi fasilitas bus Trans Metro Bandung lebih unggul namun halte tidak lebih baik dibandingkan dengan PD Trans Pakuan Bogor. Sumber daya keuangan dari PD Trans Pakuan Bogor mayoritas bersumber dari Pemerintah Kota Bogor melalui penyertaan modal; (3) Disposisi pada Trans Pakuan Bogor lebih baik dibandingkan dengan Trans Metro Bandung; dan (4) Struktur birokrasi pada Trans Metro Bandung terlampau kaku berbanding terbalik dengan Trans Pakuan Bogor yang lebih fleksibel.