Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan sebagaian wewenang Walikota kepada Camat terhadap kualitas pelayanan bidang kependudukan di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Penentuan sampel menggunakan Accidental Sampling. Adapun rancangan uji hipotesis untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan metode analisis jalur (path analysis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implementasi Kebijakan Pelimpahan wewenang Walikota terhadap Camat secara umum dapat dikatakan belumlah baik. Hal ini dapat dilihat dari segi sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi. Dari segi sumber daya maka dapat dikatakan masih kurang dan struktur birokrasi pun masih belum tertata dengan baik. Dilihat dari segi komunikasi maka pegawai kependudukan belum berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan juga memiliki sikap empati terhadap masyarakat ; (2) Kualitas pelayanan bidang kependudukan di Kecamatan Sukasari Kota Bandung secara umum belumlah dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek tangible, emphaty, responsiveness, assurance. Pada aspek tangible, maka kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai secara fisik belum sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari aspek reliability maka pegawai belum memiliki keandalan yang baik dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, dari aspek responsiveness maka pegawai kecamatan belum bersifat responsive terhadap keluhan masyarakat dan dari aspek assurance maka memberikan jaminan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. SEmentara itu, dilihat dari aspek simpati maka pegawai belumlah memiliki rasa empatai terhadap masyarakat dalam pelayanan kependudukan ; dan (3) Implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Walikota terhadap Camat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan bidang kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Implementasi kebijakan Pelimpahan wewenang maka akan semakin baik pula kualitas pelayanan kependudukan tersebut.