Penelitian ini dilator belakangi oleh rendahnya kinerja aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan peatihan Kabupaten Bnaudng. Masalah tersebut diduga berkaitan dengan belum efektifnya implementasi kebijakan tentang tambahan penghasilan pegawai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung berdasarkan konsep Organisasi Pelaksana Kebijakan, Penafsiran Pelaksana Kebijakan dan Penerapan Kebijakan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik jenuh pada semua pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung. Adapun rancangan uji hipotesisi untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis).
Hasil penelitian membuktikan bahwa besarnya pengaruh umplementasi kebijakan tentang tambahan penghasilan pegawai ditentukan oleh dimensi-dimensi Organisasi Pelaksana Kebijakan, Penafsiran Pelaksana Kebijakan dan Penerapan Kebijakan. Dari keseluruh dimensi, yang paling besar pengaruhnya adalah dimensi intretasi/penafsiran pelaksana kebijakan dan yang paling kecil adalah dimensi penerapan kebijakan.