Penelitian ini dilakukan karena dilator belakangi oleh adanya penggunaan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyajikan data capaian yang aktual terkait capaian hasil terhadap target yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan program maupun kegiatan pertanahan, sehingga memungkinkan pimpinan dapat memonitor setiap saat mengenai realisasi fisik dan anggaran dari program-program pertanahan yang sedang dilaksanakan. Penelitian ini difokuskan sampai sejauhmana terlaksananya Implementasi Kebijakan SKMPP dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan program pertanahan di Kabupaten Bandung Barat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi non partisipan serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi informan dalam penelitian ini adalah aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan teknik snowball.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan SKMPP akan meningkatkan kinerja aparatur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Komunikasi, sumber daya, Disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan kebijakan. Hal yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini adalah konsistensi sikap implementor dari tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan adanya konsistensi sikap implementor sejak proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
Kinerja aparatur melalui SKMPP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sudah berjalan tetapi belum maksmal, sehingga terdapat beberapa kendala yang dihadapi, Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tersebut yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli untuk menggunakan sarana teknplogi yang tersedia guna menunjang terlaksananya implementasi SKMPP. Selain itu komunikasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Tidak ada penjelasan informasi dari pusat tentang SKMPP sehingga masih banyak pegawai yang tidak mengetahui tentang SMKPP.