<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="675">
 <titleInfo>
  <title><![CDATA[Pengaruh implementasi kebijakan TNI Manunggal membangun kelurahan (TMMK) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana fasilitas umum di kecamatan Cinambo Kota Bandung]]></title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart><![CDATA[Aswin Daulay L230100061]]></namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text"><![CDATA[Primary Author]]></roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes"><![CDATA[mixed material]]></typeOfResource>
 <genre authority="marcgt"><![CDATA[bibliography]]></genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text"><![CDATA[Bandung]]></placeTerm>
   <publisher><![CDATA[Pascasarjana UNLA]]></publisher>
   <dateIssued><![CDATA[2012]]></dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"><![CDATA[id]]></languageTerm>
  <languageTerm type="text"><![CDATA[Indonesia]]></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd"><![CDATA[Text]]></form>
  <extent><![CDATA[ix, 176hlm.: ilus.; 30cm.]]></extent>
 </physicalDescription>
 <note><![CDATA[Salah satu pembangunan yang terjadi dan melibatkan berbagai pihak di daerah adalah pembangunan kelurahan dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK). TMMK ini merupakam kebijakan public dalam bentuk Peraturan Panglima TNI, yaitu Perpang/23/IV/2008 tanggal 30 April 2008 tentang rganisasi dan Tugas TNI Manunggal Membangun Kelurahan. Dalam kebijakan  Perpang/23/IV/2008 dijelaskan bahwa TMMK ini adalah sebuah Bhakti TNI yang merupakan perwujudan Dharma Bhakti TNI sebagai alat pertahanan Negara dengan mendayagunakan kemampuan TNI, bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait dan komponen bangsa lainnya dalam rangka tugas operasi  militer selain perang dalam membantu pemerintah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan sitem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah dalam menangani permasalahan social di daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengunsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Metode penelitian yang dipakai adalah metode survai, dengan alas an karena metode ini menitik beratkan pada penelitian relasional yaitu mempelajari hubungan antara variabel-variabel. Titik berat penelitian survai adalah penelitian relasional yakni mempelajari hubungan variabel-variabel sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesa penelitian senantiasa dipertanyakan melalui penelitian survai ini dapat diketahui tentang  upaya untuk menemukan dan mengungkapkan fenomena social dalam konteks implementasi kebijakan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain dengan menyebarkan kuesioner data juga diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan TMMK oleh TNI Kodim 0618/BS untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kecamatan Cinambo Kota Bandung ditentukan oleh banyak factor, diantaranya adalah dimensi Communication,  Resources, Dispotition/Attitude dan Bureaucratic Structure. Kemampuan dari penyelenggaraan kebijakan TMMK di Kecamatan Cinambo Lota Bandung untuk mengimterprestasikan program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Termasuk penyelenggaraan pembangunan daerah di Kecamatan Cinambo Kota Bandung ditentukan pula oleh implementasi kebijakan TMMK. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitan yang mendapatkan signifikansi maka hal ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam rangka TMMK Karya Bhakti TNI Kodim 0618/BS ini ditentukan oleh Implementasi Kebijakan TMMK, sedangkan sisanya ditentukan oleh factor lain (variabel epsilon) yang tidak ditelitii dalam penelitian ini. Dengan demikian Hipotesis yang diajukan peneliti terbukti dan teruji kebenarannya.
]]></note>
 <note type="statement of responsibility"><![CDATA[1.A.Kartiwa ; 2.Yudi Rusfiana]]></note>
 <subject authority="">
  <topic><![CDATA[Ilmu Pemerintahan]]></topic>
 </subject>
 <classification><![CDATA[350]]></classification>
 <identifier type="isbn"><![CDATA[]]></identifier>
 <location>
  <physicalLocation><![CDATA[Perpustakaan Pascasarjana Universitas Langlangbuana]]></physicalLocation>
  <shelfLocator><![CDATA[352 DAU p]]></shelfLocator>
  <holdingSimple>
   <copyInformation>
    <numerationAndChronology type="1"><![CDATA[MIP140]]></numerationAndChronology>
    <sublocation><![CDATA[]]></sublocation>
    <shelfLocator><![CDATA[352 DAU p]]></shelfLocator>
   </copyInformation>
  </holdingSimple>
 </location>
 <recordInfo>
  <recordIdentifier><![CDATA[675]]></recordIdentifier>
  <recordCreationDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2020-02-14 12:40:03]]></recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2020-10-19 09:05:22]]></recordChangeDate>
  <recordOrigin><![CDATA[machine generated]]></recordOrigin>
 </recordInfo>
</mods>
</modsCollection>