Polri dengan berbagai kewenangannya telah mengantisipasi tugas pokok dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mewujudkan keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satu kebijakan Kapolri adalah Skep Kapolri No.Pol. : Skep/989/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Pedoman Polsek sebagai basis deteksi yang menempatkan Polsek sebagai basis deteksi bertujuan sebagai tolok ukur dalam keberhasilan mengantisipasi segala bentuk gangguan baik keamanan maupun ketertiban masyarakat yang dimulai dari wilayah Polsek.
Berdasarkan pertimbangan perkembangan permasalahan dan hipotesa kerja yang telah ditentukan sebelumnya, dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan focus penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan yang melibatkan individu dalam kelompok atau unit kerja.
Ketidakberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kapolri No.Pol.: Skep/989/XII/2005 tentang Polsek sebagai basis deteksi, terjadi secara menyeluruh dibeberapa wilayah hokum Polsek hamper menjangkau diseluruh wilayah hokum kepolisian di Indonesia. Adapun factor penyebabnya adalah : kebijakan tidak disosialisasi dengan cermat dan detail, tidak mengatur secara teknis tentang pelaksanaan dilapangan sehingga dalam implementasinya menyebabkan berbagai interpretasi. Tidak adanya dukungan mekanisme kerja, tidak diimbanginya dengan pelatihan kompetensi pelaksana, jumlah pelaksana yang tidak memadai, tidak adanya dukungan sarana dan prasarana serta tidak jelasnya dukungan anggaran untuk dapat terlaksananya tujuan dari kebijakan Kapolri No.Pol.: Skep/989/XII/2005 tentang Polsek, Sebagai basis deteksi, sehingga proses yang diharapkan menghasilkan dampak positif pada upaya pencegahan dini tidak dapat terlaksana secara optimal.