Wilayah hokum Polisi Resor Cimahi (Polres Cimahi) merupakan bagian dari Pemerintahan daerah, yang membawahi 2 (dua) daerah wilayah yaitu wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, merupakan wilayah berkembang sangat pesat, juga [adat penduduknya, sebagaian besar daerah industry dan perbatasan dengan wilayah penyangga Kota Bandung. Tentunya seiring dengan perkembangan kemajuan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, sudah barang tentu banyak permasalahan-permasalahan social ciukup tinggi. Salah satu masalah yang mendapat perhatian khusus banyak pihak adalah tentanh perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat di wilayah hokum Polres Cimahi. Karena berdasarkan penelitian masyarakat Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat masih banyak ditemukan kegiatan masyarakat yang belum mwlaporkan atau memohon perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.
Penelitian pada tesis ini dijelaskan untuk memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh seputar pelaksanaan kebijakan Kapolri tentang pemberian perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat oleh Polri setempat. Dengan demikian peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif sebagai kajian yang tepat dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan teknik untuk memperoleh keabsahan data diperoleh melalui triangulasi data seperti, observasi, wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya hasil penelitian ini dianalisa secara mendalam dengan memakai teori Implementasi Kebijakan Publik yang dipedomani dari pendapat para ahli.
Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dapat diperoleh suatu gambaran penting, bahwa pelaksanaan penerbitan surat perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat sampai saat ini belum menunjukan hasil sebagaimana yabg diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Faktor penyebabnya antara lain yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana yang belum memadai oleh pelaksana kebijakn sehingga mengakibatkan proses penerbitan perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, belum terpenuhi sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, penerpan Implementasi Kebijakan Kapolri tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polres Cimahi belum berhasil.