Pemasanganreklame tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai objek konsumsi isi reklame, selain itu juga seringkali penempatan titik-titik reklame tersebut merambah ruang public perkotaan (public space) yang merupakan tempat berinteraksinya antar masyarakat dalam suatu ruang perkotaan.. Pada sisi lain papan reklame sebagai Media Griya (MLG) pemasaran produk barang dan jasa semakin penting peranannya sebagai media pemasaran selain media kontrovensional seperti Televisi, Radio dan Surat Kabar. Perusahaan periklanan (biro iklan) kerapkali hanya mementingkan kliennya dari pada aspek keselamatan, keefektifan dan estetika kota, sehingga akan berdampak pada kawasan perkotaan seperti hutan reklame.
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan reklame di Kota Bandung ditinjau aspek ukuran dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan social, ekonomi dan politik. Metode pendekatan yang dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data interview, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan ditentukan secara purposive. Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kota Bandung masih belum efektif. Hal ini terlibat dari tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan factor lingkungan politik dan ekonomi nya kurang bekerja dengan baik. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah Kota Bandung dalam setiap kebijakannya hendaknya memperhatikan pemahaman ukuran dan tujuan kebijakan melalui penyuluhan dan bimbingan dilaksanakan mulai dari tingkat regulator hingga ke tingkat pelaksana sebelum menjalankan kebijakan tersebut di lapangan. Pola koordinasi yang berjalan kurang baik, bias diatasi dengan sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi yang bias diakses oleh siapapun akan semakin mempermudah komunikasi menjadi lebih efektif, memperlancar hubungan mulai dari tingkat atas hingga pada tingkat bawah, dan dari tingkat birokrasi ke masyarakat. Kendala dari lingkungan eksternal di bidang ekonomi dan politik lebih melibatkan koordinasi antar dinas terkait misalnya KPU, Satpol PP, Biro Iklan dan Ormas yang peduli terhadap kebersihan dan ketertiban di Kota bandung.