Masalah dalam penelitian ini adalah krisis Pengkoordinasian Camat dalam pembuatan KTP dari KTP biasa menjadi e-KTP diseluruh Indonesia khususnya di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur telah menyebabkan terjadinya ketidak stabilan karena banyaknya KTP ganda sehingga dalam pembayaran pajak pada Negara tidak jelas maka pihak pemerintahan pusat mengintruksikan pembuatan KTP Elektronika secara gratis agar tidak terjadi KTP ganda. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya KTP ganda, bauk dari factor internal maupun eksternal. Berbagai cara yang pernah dilakukan oleh oknum kelurahan dan kecamatan sendiri yang bekerja sama dengan para calo KTP maka dengan ada e-KTP yang diterapkan oleh pemerintah secara tidak langsung KTP ganda tersebut sudah tidak berlaku maka roda pemerintahan akan terlihat karena tidak ada lagi satu orang memiliki dua KTP dengan adanya w-KTP jumlah pendudukpun akan bias dilihat.
Tesis ini menggunakan Analisis kualitatif yang mengacu pada pemikiran suprato yaitu suatu analisis yang mencoba untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna
Sebagai acuan dalam perumusan hipotesis, maka dikemukan teori dari Supranto (2000), sumber data yang diperoleh dalam penelitian yaitu : a) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari obyeknya, b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.Data primewr berupa data langsung dari
2.Data sekunder diperoleh dari instansi terkait di Kabupaten Cianjur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Besar Pengaruh Koordinasi Camat Cianjur Terhadap Efektivitas Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Umum dalam penentuan serta penetapan koordinasi kebijakan pemerintah dalam pembuatan e-KTP. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu jika koordinasi Camat tidak efektif dalam pembuatan KTP elektronika ini maka akan banyak penduduk yang tidak terdaftar karena blanko yang dimiliki oleh setiap kecamatan sangat terbatas.