Persoalan pertanahan merupakan persoalan yang sangat menguras perhatian dan konsentrasi yang sangat tinggi, apalagi apabila berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang merasa menguasai akan tanah tersebut meskipun tidak memilikinya. Seperti halnya dengan banyak terjadinya kasus-kasus penggusuran tanah, pelaksanaan eksekusi ataupun pembebasan kawasan yang diklaim sebagai kawasan hijau yang idealnya harus kosong dari bangunan-bangunan diatasnya, sedangkan bangunan-bangunan tersebut merupakan fasilitas hidup warga masyarakat yang mendirikannya. Penggunaan trotoar jalan yang dijadikan lahan berjualan sebagian warga masyarakat yang menyalahi peruntukan fungsi trotoar tersebut, hal ini merupakan bagian dari suatu fenomena peliknya masalah pertanahan yang penyelesaiannya memerlukan waktu dan proses yang teramat panjang yang mau tidak mau aka nada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan akan permasalahan tanah tersebut. Dari fenomena umum yang terjadi, peneliti tertarik untuk meneliti di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Paseh, karena dari hasil penjajagan awal dan penelitian dan pendahuluan terdapat masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Tingkat Kepemilikan Akta Tanah di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang rendah dan disebabkan oleh Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang belum terlaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi masalah di lapangan yang penulis temui,
Metode penel;itian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menganalisa dengan cara ekspalanatif/ Adapun desain dengan cara eksplanatif survey melalui hubungan kausalitas dengan pengolahan data melalui analisis korelasi yaitu dengan melihat besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat. Alasan pemilihan dan penggunaan desain dengan cara eksplanatif ini, karena dapat mempermudah penelusuran dan pengukuran berapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai variabel bebas terhadap Efektivitas Tingkat Kepemilikan Akta Jual Beli Tanag sebagai variabel terikat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah kurang melaksanakan kebijakan dengan baik, terutama dalam aspek jalinan kerja dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pertanahan, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan permohonan akta jual beli tanah sebagai salah satu bukti otentik kepemilikan tanah kurang tertangani dengan baik. Mekanisme kebijakan yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan kebijakan oleh Camat selaku PPAT di dalam meningkatkan kepemilikan akta jual beli tanah kurang diperhatikan. Kurang optimalnya implementasi kebijakan Camat selaku PPAT memberikan pengaruh terhadap efektivitas tingkat kepemilikan akta jual beli tanah.