Penelitian ini dilakukan karena munculnya permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan Kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan tersebut adalah belum meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Sehingga penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana pelaksanan implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata.
Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III, yang mengemukakan empat factor dalam suatu implementasi kebijakan public, yaitu factor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka observasi dan wawancara.
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah beberapa objek wisata yang dijadikan tempat penelitian, wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive accidental.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pembangunan pariwisata sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya professional yang ahli dalam bidang pariwisata, kurangnya sarana dan prasarana di sejumlah objek wisata juga belum baiknya koordinasi dalam proses komunikasi di antara para pelaksana kebijakan.